Ancaman perang modern yang kini tak lagi terbatas di darat, laut, dan udara menuntut Indonesia untuk segera membentuk pilar pertahanan keempat, yakni Matra Siber TNI. Gagasan ini disoroti oleh Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bobby Adhityo Rizaldi, dalam sidang promosi doktoralnya di Universitas Pertahanan RI, Sentul, Bogor, pada Senin (8/9/2025).
Menurut laporan Sindonews, disertasi Bobby yang berjudul “Pembentukan Matra Keempat TNI untuk Memperkuat Strategi Pertahanan Negara dalam Menghadapi Serangan dan Perang Siber” menggarisbawahi urgensi Indonesia memiliki kekuatan siber yang setara dengan matra lainnya.
Bobby menegaskan bahwa serangan di dunia maya bukan lagi ancaman teoretis, melainkan realitas yang terbukti dapat melumpuhkan infrastruktur krusial negara. Ia merujuk pada insiden global seperti malware Stuxnet di Iran hingga perang siber dalam konflik Georgia-Rusia.
Ancaman tersebut juga sangat nyata bagi Indonesia. Bobby memaparkan data yang mengkhawatirkan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai bukti bahwa ruang siber nasional sudah menjadi medan perang.
“Data dari BSSN menunjukkan hampir satu miliar anomali serangan siber tercatat pada 2022. Angka itu bukan statistik biasa, melainkan alarm keras bahwa ruang siber sudah menjadi medan perang baru,” ujar Bobby.
Dalam disertasinya, ia mengusulkan rancangan konseptual untuk Matra Siber TNI yang mencakup:
Kekuatan (Force): Dimulai dari 100 personel ahli dengan dukungan anggaran Rp48 triliun selama enam tahun.
Gelar (Deployment): Diintegrasikan penuh ke dalam struktur komando TNI dan mengadakan latihan gabungan siber tahunan.
Kemampuan (Capability): Fokus pada deteksi dini, respons cepat, dan ketahanan terhadap serangan siber seperti malware dan DDoS.
Ia juga membandingkan Indonesia dengan negara lain yang telah lebih dulu maju. NATO, misalnya, telah mengakui dunia siber sebagai domain perang resmi sejak 2016, sementara Singapura telah membentuk Digital and Intelligence Service (DIS) sebagai matra keempat angkatan bersenjatanya.
“Jika negara-negara lain sudah melangkah jauh, Indonesia tidak boleh terus menjadi target empuk. Kita harus segera membangun matra siber agar mampu melindungi kepentingan nasional dari infiltrasi digital,” tegas mantan legislator Partai Golkar itu.
Menurut Bobby, pendirian Matra Siber TNI adalah keputusan strategis yang harus didukung oleh pembaruan regulasi, penguatan BSSN, dan kerja sama internasional.
“Perang modern tidak lagi soal tank dan pesawat saja. Senjata terkuat hari ini bisa berupa kode program. Karena itu, TNI harus memiliki matra siber sebagai garda terdepan menjaga kedaulatan digital Indonesia,” pungkasnya.
Acara promosi doktoral ini dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Ketua Fraksi Golkar DPR RI M. Sarmuji, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Ketua BPK Isma Yatun, serta mantan Ketua DPR Agung Laksono.
Sumber : Indonesia Butuh Matra Siber TNI untuk Hadapi Ancaman Perang Modern
Menurut laporan Sindonews, disertasi Bobby yang berjudul “Pembentukan Matra Keempat TNI untuk Memperkuat Strategi Pertahanan Negara dalam Menghadapi Serangan dan Perang Siber” menggarisbawahi urgensi Indonesia memiliki kekuatan siber yang setara dengan matra lainnya.
Bobby menegaskan bahwa serangan di dunia maya bukan lagi ancaman teoretis, melainkan realitas yang terbukti dapat melumpuhkan infrastruktur krusial negara. Ia merujuk pada insiden global seperti malware Stuxnet di Iran hingga perang siber dalam konflik Georgia-Rusia.
Ancaman tersebut juga sangat nyata bagi Indonesia. Bobby memaparkan data yang mengkhawatirkan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai bukti bahwa ruang siber nasional sudah menjadi medan perang.
“Data dari BSSN menunjukkan hampir satu miliar anomali serangan siber tercatat pada 2022. Angka itu bukan statistik biasa, melainkan alarm keras bahwa ruang siber sudah menjadi medan perang baru,” ujar Bobby.
Dalam disertasinya, ia mengusulkan rancangan konseptual untuk Matra Siber TNI yang mencakup:
Kekuatan (Force): Dimulai dari 100 personel ahli dengan dukungan anggaran Rp48 triliun selama enam tahun.
Gelar (Deployment): Diintegrasikan penuh ke dalam struktur komando TNI dan mengadakan latihan gabungan siber tahunan.
Kemampuan (Capability): Fokus pada deteksi dini, respons cepat, dan ketahanan terhadap serangan siber seperti malware dan DDoS.
Ia juga membandingkan Indonesia dengan negara lain yang telah lebih dulu maju. NATO, misalnya, telah mengakui dunia siber sebagai domain perang resmi sejak 2016, sementara Singapura telah membentuk Digital and Intelligence Service (DIS) sebagai matra keempat angkatan bersenjatanya.
“Jika negara-negara lain sudah melangkah jauh, Indonesia tidak boleh terus menjadi target empuk. Kita harus segera membangun matra siber agar mampu melindungi kepentingan nasional dari infiltrasi digital,” tegas mantan legislator Partai Golkar itu.
Menurut Bobby, pendirian Matra Siber TNI adalah keputusan strategis yang harus didukung oleh pembaruan regulasi, penguatan BSSN, dan kerja sama internasional.
“Perang modern tidak lagi soal tank dan pesawat saja. Senjata terkuat hari ini bisa berupa kode program. Karena itu, TNI harus memiliki matra siber sebagai garda terdepan menjaga kedaulatan digital Indonesia,” pungkasnya.
Acara promosi doktoral ini dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Ketua Fraksi Golkar DPR RI M. Sarmuji, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Ketua BPK Isma Yatun, serta mantan Ketua DPR Agung Laksono.
Sumber : Indonesia Butuh Matra Siber TNI untuk Hadapi Ancaman Perang Modern